Ngaji Ala Tiongkok: //Jalan Indonesia Emas 2045 Model Industrialisasi Desa dan UMKM Dinilai Bisa Jadi Kunci Kemandirian Ekonomi Nasional//

Sekilas Lampung — Gagasan pembangunan ekonomi berbasis desa, UMKM, dan industri rakyat kembali mengemuka dalam diskursus menuju visi Indonesia Emas 2045. Melalui tulisan berjudul “Ngaji Ala Tiongkok: Jalan Indonesia Emas 2045”, akademisi Aprohan Saputra, M.Pd., menyoroti model pembangunan ekonomi Tiongkok yang dinilai berhasil membangun kekuatan nasional dari sektor usaha kecil, industri rumahan, hingga desa-desa produktif.

Menurut ketua PW IWO Lampung, Aprohan saputra, M.Pd, keberhasilan ekonomi Tiongkok tidak lahir semata dari investasi besar dan dominasi korporasi raksasa, melainkan dari keberpihakan negara terhadap produksi rakyat. Pemerintah Tiongkok disebut hadir secara aktif membangun ekosistem ekonomi mulai dari akses modal, infrastruktur, logistik, pelatihan tenaga kerja, hingga membuka akses pasar internasional bagi pelaku usaha kecil.

“Negara hadir bukan sekadar regulator, tetapi menjadi pencipta pasar bagi rakyatnya sendiri,” tulis Aprohan dalam artikelnya.

Ia menjelaskan, berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa kekuatan industri Tiongkok bertumpu pada pengembangan UMKM berbasis komunitas dan integrasi dengan rantai pasok global (global value chains). Salah satunya penelitian Internationalization of Chinese SMEs: The Role of Networks and Global Value Chains yang dimuat dalam jurnal BRQ Business Research Quarterly. Studi tersebut menyebut usaha kecil di Tiongkok mampu menembus pasar internasional karena dukungan ekosistem industri yang kuat dan konektivitas pasar yang terintegrasi.

Selain itu, penelitian Uneven but not Combined Development: Rural Industrialisation on the East Coast of China juga menjelaskan bagaimana industrialisasi pedesaan di Tiongkok berkembang melalui dukungan negara terhadap kawasan produksi berbasis komunitas. Desa tidak lagi hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi tumbuh menjadi pusat industri dan perdagangan.

Desa Jadi Basis Industri Nasional

Dalam praktiknya, Tiongkok membangun kawasan industri berbasis desa dengan spesialisasi produksi tertentu. Ada desa yang fokus pada tekstil, furnitur, elektronik, makanan olahan, hingga kerajinan tangan. Industri rumahan diberikan dukungan berupa mesin produksi, pelatihan digital, akses logistik, serta pemasaran nasional dan global.

Penelitian From Privatization to Deindustrialization: Implications of Chinese Rural Industry menyebut pertumbuhan industri desa di Tiongkok selama hampir tiga dekade ditopang oleh ekonomi berbasis komunitas dan pemanfaatan sumber daya lokal. Sementara penelitian The Land System and the Rise and Fall of China’s Rural Industrialization menegaskan pentingnya kebijakan negara dalam pengelolaan lahan kolektif pedesaan untuk mendukung tumbuhnya industri rakyat.

Dalam sektor perdagangan digital, pemerintah Tiongkok juga dinilai berhasil menjadikan platform seperti Alibaba dan Taobao sebagai jembatan antara produsen kecil dengan pasar dunia. Banyak eksportir besar di negeri tersebut disebut berawal dari industri rumahan berskala kecil.

Penelitian Cuierzhuang Phenomenon: A Model of Rural Industrialization in North China bahkan menunjukkan bagaimana desa mampu berkembang melalui pengolahan dan pemasaran digital produk pertanian hingga menembus pasar lintas wilayah dan internasional.

“Negara menciptakan pasar. Negara melindungi produksi rakyat. Negara membantu rakyat menjual produknya,” tegas Aprohan.

Kritik terhadap Arah Pembangunan Indonesia

Dalam artikelnya, Aprohan juga mengkritisi arah pembangunan ekonomi Indonesia yang dinilai masih terlalu bertumpu pada investasi besar, impor, dan pertumbuhan makro ekonomi. Sementara itu, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai persoalan klasik seperti keterbatasan modal, mahalnya biaya logistik, lemahnya perlindungan pasar, hingga minim akses ekspor.

Padahal, UMKM selama ini disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional karena jumlahnya mencapai lebih dari 64 juta unit usaha dan menyerap mayoritas tenaga kerja Indonesia.

Penelitian dari Universitas Gadjah Mada berjudul Reorientasi Kebijakan UMKM di Era Asia China Free Trade Area (ACFTA) turut disebut dalam tulisan tersebut. Penelitian itu mengingatkan bahwa tanpa perlindungan kebijakan dan penguatan industri lokal, produk Indonesia akan sulit bersaing dengan produk Tiongkok.

Selain itu, sejumlah penelitian nasional juga menunjukkan bahwa pengembangan UMKM berbasis potensi desa dapat menjadi fondasi ekonomi rakyat. Studi Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal melalui Sinergi Pemasaran Inovatif dan Kebijakan Desa menilai potensi lokal desa bisa menjadi sumber keunggulan ekonomi apabila didukung pemasaran inovatif dan kebijakan pemerintah yang kuat.

Sementara penelitian Peran Strategis Pemerintah Desa dalam Pengembangan UMKM untuk Penguatan Sektor Ekonomi Lokal menegaskan pentingnya peran pemerintah desa dalam membantu pelaku usaha mengatasi hambatan modal, pemasaran, dan pengembangan usaha.

Indonesia Dinilai Punya Modal Besar

Aprohan menilai Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk membangun model industrialisasi desa seperti Tiongkok. Dengan kekayaan sumber daya alam, lahan subur, iklim tropis, serta bonus demografi yang besar, Indonesia dinilai memiliki peluang menjadi negara mandiri dan berdaulat secara ekonomi.

Ia mencontohkan berbagai daerah yang berpotensi menjadi pusat industri berbasis komoditas lokal, seperti Lampung untuk industri singkong dan kopi, Jawa Tengah untuk furnitur rakyat, Sulawesi untuk hilirisasi kakao dan hasil laut, Kalimantan untuk industri turunan hasil hutan, hingga Papua untuk pengolahan sagu dan perikanan.

Namun, menurutnya, semua itu membutuhkan keberpihakan negara terhadap produksi rakyat.

Swasembada Pangan dan Kedaulatan Nasional

Tulisan tersebut juga menyoroti pentingnya konsep swasembada pangan dalam pembangunan nasional. Tiongkok disebut memandang pangan bukan hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi bagian dari kedaulatan negara. Karena itu, pemerintah menjaga lahan produktif dan melindungi petani lokal dari ketergantungan impor.

Sebaliknya, di Indonesia muncul kritik terhadap kebijakan impor pangan yang dinilai terlalu longgar dan berpotensi melemahkan petani serta produsen lokal.

Aprohan menegaskan bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri sekaligus menguasai industrinya sendiri.

“Indonesia memiliki semua syarat untuk mencapai swasembada pangan: lahan luas, iklim mendukung, sumber daya manusia besar, dan kekayaan hayati yang melimpah. Yang dibutuhkan adalah arah kebijakan yang berpihak pada petani, nelayan, koperasi, dan industri pangan rakyat,” ujarnya.

Menuju Indonesia Emas 2045

Dalam penutup tulisannya, Aprohan menilai pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya mengandalkan megaproyek, investasi asing, atau pertumbuhan statistik ekonomi semata.

Menurutnya, kebangkitan Indonesia harus dibangun dari bawah, melalui desa produktif, petani yang kuat, nelayan yang sejahtera, serta UMKM yang mampu menjadi produsen dan eksportir dunia.

Ia mendorong negara untuk memperkuat

koperasi modern, mempermudah akses modal, membangun logistik desa, melindungi pasar lokal, membatasi impor yang merusak produksi rakyat, serta membuka jalur ekspor bagi UMKM nasional.

“Indonesia Emas tidak akan lahir hanya dari gedung pencakar langit dan investasi besar. Indonesia Emas akan lahir ketika desa menjadi pusat produksi, petani menjadi tulang punggung pangan nasional, nelayan memiliki industri pengolahan modern, dan UMKM Indonesia mampu menguasai pasar domestik sekaligus bersaing di pasar global,” tulisnya.

Aprohan menegaskan, pelajaran terbesar dari Tiongkok adalah keberanian membangun kekuatan ekonomi dari rakyat sendiri, bukan sekadar menjadi pasar bagi produk negara lain.(P)