*LSM GePB Bakal Laporkan Proyek Gerobak Listrik Pemkot Bandar Lampung ke Kejari*

*BANDAR LAMPUNG*Sekilas Lampung //  – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Bangkit (GEPB), Asih C. Wanara, menyatakan sikap tegas terkait pengadaan gerobak sepeda motor listrik untuk UMKM oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.

Pihaknya berencana membawa temuan ketidakberesan proyek senilai miliaran rupiah tersebut ke ranah hukum melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Langkah ini diambil menyusul mencuatnya indikasi ketidakefektifan serta ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan tersebut.

*Poin-Poin Utama Sorotan LSM GePB*

Asih C. Wanara menggarisbawahi beberapa masalah krusial yang akan menjadi materi laporan:

1. Paradoks Daya Listrik: Ditemukan fakta lapangan bahwa penerima gerobak motor listrik tersebut adalah warga dengan daya listrik rumah tangga hanya 450 VA. Hal ini dinilai tidak sinkron karena pengisian daya (charging) unit tersebut membutuhkan kapasitas listrik yang lebih besar agar tidak terjadi overload.

2. Indikasi Tidak Tepat Sasaran: Bantuan yang seharusnya menunjang produktivitas UMKM diduga diberikan tanpa verifikasi lapangan yang matang terhadap kemampuan sarana pendukung penerima.

3. Urgensi Anggaran: Dengan nilai proyek yang fantastis, LSM GePB menduga adanya pemborosan anggaran daerah (APBD) akibat perencanaan pengadaan yang dipaksakan.

*Dukungan Evaluasi Legislatif*

Rencana pelaporan ke Kejari ini memperkuat desakan DPRD Kota Bandar Lampung yang sebelumnya telah mendorong evaluasi proyek tersebut.

Legislatif menilai pengadaan ini kurang mempertimbangkan biaya operasional tambahan bagi pedagang kecil.

“Kami sedang merampungkan dokumen pendukung. Intinya, kami meminta Jaksa untuk memeriksa apakah ada unsur kerugian negara atau maladministrasi dalam proses perencanaan hingga distribusinya,” tegas Asih C. Wanara di Bandar Lampung, Selasa (21/4/2026).

LSM GePB memilih melaporkan ke Kejari Bandar Lampung karena fokus pada pengawasan penggunaan anggaran negara.

Asih berharap korps adhyaksa dapat melakukan audit investigatif terhadap proyek yang kini menjadi sorotan publik tersebut. (P)